UKK Imigrasi Sudah Produksi 2.470 Paspor

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Cakupan wilayah kerja yang luas dan rentang kendali birokrasi, membuka harapan Kantor Imigrasi untuk bertambah lagi di Provinsi Bengkulu. 

Sejauh ini, kanal percepatan layanan yang dibangun di Kabupaten Bengkulu Utara yakni Unit Kerja Kantor Imigrasi Bengkulu yang beroperasi sejak 2024, sudah memproduksi 2.470 lembar paspor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sutrino, S.Pd, saat dikonfirmasi Radar Utara menjelaskan sejauh ini UKK Imigrasi yang dibangun di daerah, memberikan kontribusi yang relatif signifikan bagi masyarakat 3 kabupaten yakni Bengkulu Utara, Lebong hingga Mukomuko. 

Maka tak heran, lanjut Trino, upaya yang membangun kanal layanan yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah secara sinergis dengan lintas sektor, menjadi simpul yang didesain dalam jangka panjang mampu menjadi basis pelayanan yang lebih holistik di sektor keimigrasian. 

BACA JUGA:Imigrasi Temukan Indikasi Pelanggaran Ribuan TKA

BACA JUGA:Imigrasi Perketat Izin Tinggal WNA

"UKK sejauh ini terus menunjukkan fungsi strategisnya, dalam memperpendek rentang kendali birokrasi di sektor keimigrasian," ujar Trino, Selasa, 18 November 2025. 

"Selama 2025, UKK Imigrasi sudah terbitkan 1.259 paspor," tambahnya. 

LUasnya Provinsi Bengkulu, menempatkan UKK Imigrasi kian memberikan imbasan positif di masyarakat pada sektor layanan keimigrasian.

Basis layanan keimigrasian berdiri yang berada di kawasan eks KTM Lagita yang kini menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dengan grand desain pengembangan di masa yang akan datang, karena berada dalam wilayah yang tidak hanya strategis representatif memenuhi kebutuhan lintas daerah. 

BACA JUGA:Setoran UKK Imigrasi Masih di Bawah 1 Miliar

BACA JUGA:Hari Bhakti Imigrasi, Kapan Momen Ini Diperingati?

Tapi juga berada di areal yang luas totalnya kawasan itu mencapai ratusan hektar. Belum lagi, kawasan ini relatif dekat dengan rencana pembangunan infrastruktur ambisius Pemda Bengkulu Utara yakni pelabuhan komersil. 

KPB merupakan hasil pengerucutan program yang sebelumnya bernama Kota Terpadu Mandiri atau KTM. Pemerintah pusat menempatkan kabupaten ini menjadi salah satu dari 7 KPB di Indonesia.