Bupati Surati OPD Jelang Tes PPPK dan CPNS. Begini Perintah Bupati

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Senin , 29 Jan 2024 - 17:44

Kepala BKPSDM Mukomuko, Wawan Santoni, S.Hut, MM-Radar Utara/ Wahyudi -

bupati surati opd jelang tes pppk dan cpns. begini perintah bupati                            mukomuko, radarutara.bacakoran.co - tidaklanjut rencana dibukanya tes calon aparatur sipil negara (casn), dan pppk tahun 2024. 
bupati mukomuko, h. sapuan menyurati seluruh kepala organisasi perangkat daerah (opd) untuk menyampaikan usulan kebutuhan pegawai asn paling lambat 31 januari 2024. 
surat bupati nomor 800/195/e.3/i/2024 tertanggal 22 januari 2024 ini tindak lanjut dari surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor : b/3540/m.sm.01.00/2023. 
perihal usulan jumlah kebutuhan asn tahun 2024. juga surat badan kepegawaian negara nomor: 223/b-bp.01.01/sd/k/2024 perihal penyampaian usulan kebutuhan asn tahun anggaran 2024 melalui siasn layanan perencanaan kebutuhan asn.
baca juga: target produksi ikan mukomuko naik menjadi 23.651 ton
baca juga: bangun lahan pertanian modern disiapkan rp2,5 miliar
kemudian, surat badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia nomor:800/70/e.3/i/2024 tanggal perihal penyusunan kebutuhan asn.
penyampaian usulan kebutuhan asn formasi tahun anggaran 2024 melalui aplikasi siasn layanan perencanaan kebutuhan asn paling lambat tanggal 31 januari 2024.
jika tahapan tersebut di atas belum diselesaikan sampai batas akhir waktu yang telah ditentukan, maka opd/unit kerja tidak dapat menyampaikan usulan kebutuhan asn formasi tahun anggaran 2024.
kepala bkpsdm mukomuko, wawan santoni, s.hut, m.si ditemui di ruang kerjanya senin 29 januari 2024 mengatakan. 
baca juga:bangun bangsal pascapanen di selagan raya dan teramang jaya, disiapkan rp5,8 miliar
baca juga: lanjutan pembangunan sapras rumah adat disiapkan rp580 juta
sesuai dengan permintaan dari pusat, pihaknya sudah menyampaikan surat ke seluruh opd untuk menyampaikan anjab abk.
pendataan mencakup tenaga honorer dan kekurangan pegawai lainnya. terhadap kebutuhan pegawai yang tidak terakamidir oleh tenaga honorer atau asn pppk, akan diusulkan untuk cpns.
"terhadap posisi kebutuhan pegawai yang tidak bisa terpenuhi oleh honorer atau pppk akan diusulkan cpns. bahkan kita upayakan lebih banyak usulan cpns," jelasnya.
untuk itu, sluruh opd diminta serius mengimput data kebutuhan pegawainya, karena berkaitkan dengan usulan untuk tes casn yang bakal dilakukan. 
baca juga:pemilih pemula mukomuko tembus 7.140 jiwa. ini sebarannya...
baca juga:giatkan pemberantasan sarang nyamuk dbd. lakukan langkah ini..
jika data sudah disampaikan, tidak bisa dirubah lagi. dan data inilah yang menjadi dasar usulan kebutuhan pegawai ke pusat.
"kita minta secepatnya, kalau sudah lewat waktu maka tidak bisa lagi. atau jika data tidak lengkap, kedepan tidak bisa diusulkan lagi," terangnya.
terkait pengangkatan pppk, pihaknya menunggu arahan dari pusat. jika dibebankan pembiayaan gaji ke daerah, tentu mau tidak mau akan disesuaikan dengan kemampuan. 
karena daerah dibatasi penggunaan anggaran maksimal 30 persen untuk belanja pegawai. namun pada dasarnya, daerah siap mengangkat semua honorer menjadi pppk, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
"hanya saja sekarang belum tahu seperti apa juklak-juknisnya dan pertanggungjawaban penganggarannya," katanya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan