Anggaran Tahun 2026 Menyusut, Kecamatan Harus Tanggung Honor PPPK Paruh Waktu

KETRINA, RADARUTARA.BACAKORAN.CO-  Pemerintah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara dipastikan harus menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan anggaran tahun 2026 mendatang. 

Selain mengalami pemangkasan anggaran akibat konsekuensi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah.

Setiap kecamatan kini juga akan dibebani kewajiban tambahan, yakni mengalokasikan honor bagi tenaga PPPK paruh waktu.

Camat Marga Sakti Sebelat (MSS), Eri Zull, S.Pt, membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pagu anggaran atau DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk kecamatan pada tahun 2026 diproyeksikan akan mengalami penyusutan yang cukup signifikan, mencapai sekitar Rp300 juta.

BACA JUGA:Ratusan Berkas PPPK Paruh Waktu Dikembalikan, BKPSDM: BKN Minta Perbaikan!

BACA JUGA:Ikut Suami & Tak Kebagian Jam, 3 Honorer PPPK Paruh Waktu Gagal Terima NIP

“Memang benar, tahun depan kami diproyeksikan menerima DPA yang lebih kecil dengan penurunan nggaran yang kabarnya mencapai sekitar Rp 300 jutaan. 

Tentu hal ini menjadi tantangan, terutama untuk kebutuhan rutin kantor yang harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang menurun,” ujar Eri, Selasa, 11 November 2025.

Meski begitu, lanjutnya, ada beban baru yang tidak dapat dihindari, yaitu penganggaran honor bagi PPPK paruh waktu yang bertugas di kantor kecamatan. 

Menurut Eri, honor tersebut akan dibayarkan melalui belanja jasa dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing SKPD.

“Untuk di kantor camat Marga Sakti Sebelat sendiri, saat ini terdapat empat PPPK paruh waktu.Honor mereka nantinya akan kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di DPA kecamatan,” jelasnya.

BACA JUGA:Penerbitan NI PPPK Paruh Waktu Masih Berproses

BACA JUGA:Pertahun Dibutuhkan Rp 60 M, Gaji PPPK Paruh Waktu Masuk Pos Belanja Barang/Jasa

Dengan kondisi tersebut, diungkapkan Eri Zull, pemerintah kecamatan diminta untuk lebih cermat dalam melakukan efisiensi serta menentukan prioritas kebutuhan operasional kantor.