APBD 2026 Tersedot Gaji Pegawai, Ruang Gerak Pembangunan di Mukomuko Makin Sempit

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 dipatok sebesar Rp859 miliar. Namun, lebih dari separuhnya atau sebesar Rp445 miliar langsung habis untuk membayar gaji pegawai. Kondisi ini menegaskan betapa terbatasnya ruang fiskal daerah dalam mendorong pembangunan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH, menyebut belanja pegawai kembali menjadi beban terbesar dalam RAPBD tahun depan. Sementara anggaran yang tersisa harus dibagi untuk urusan strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

“Inilah cobaan berat bagi pemerintah daerah. Alokasi terbesar tersedot untuk gaji pegawai, sementara sisanya harus menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Eva.

Ia menegaskan, situasi fiskal saat ini begitu menekan. Kebutuhan masyarakat kian meningkat, sementara ruang anggaran justru semakin menyempit. Akibatnya, pemerintah daerah terpaksa menyiapkan strategi pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan selektif agar pelayanan dasar tetap berjalan.

BACA JUGA:Bupati Optimistis Pembangunan Tetap Berjalan, Meski APBD 2026 Pas-pasan

BACA JUGA:Anggaran Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak Nol di APBD 2025

Tak hanya itu, Eva mengungkapkan peluang RAPBD mengalami peningkatan tahun ini nyaris mustahil. Jika terjadi perubahan, yang paling mungkin adalah pengurangan pagu anggaran, seiring tekanan fiskal nasional yang ikut berimbas pada keuangan daerah.

“RAPBD bisa saja berkurang, tapi untuk bertambah sepertinya sangat sulit,” tegasnya.

Di tengah seretnya ruang fiskal, pemerintah daerah memastikan sektor prioritas tetap dijaga, terutama pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur pun tetap diupayakan untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kondisi ini juga menjadi alarm bagi seluruh perangkat daerah agar bekerja lebih efisien dan inovatif. Optimalisasi belanja publik, peningkatan mutu layanan, serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi langkah penting untuk menopang program strategis di tahun mendatang. Selain itu, kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, swasta, dan masyarakat didorong untuk menutup celah kebutuhan pembangunan.

BACA JUGA:Efesien Anggaran, APBD Mukomuko Dipangkas Rp84 Miliar

BACA JUGA:Bupati Optimistis Pembangunan Tetap Berjalan, Meski APBD 2026 Pas-pasan

"Semangat kebersamaan menjadi kunci agar keterbatasan fiskal tidak mematikan laju pembangunan daerah," katanya.

Meski terhimpit keterbatasan, pemerintah daerah tetap berikhtiar menjaga kesejahteraan masyarakat. Harapannya, RAPBD 2026 masih mampu menjadi instrumen pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kabupaten Mukomuko.