Harga TBS Sawit Sulit Naik! Dewan Soroti Nuansa Monopoli Pabrik CPO dan Dampak DBH 2025

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 26 Oct 2025 - 21:12

Kupas tuntas DBH Sawit 2025 Bengkulu yang hanya Rp40 Miliar. Solusi atasi harga beli TBS petani yang sulit mencapai Rp3.000/kg.-Dok Radar Utara-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menjadi sorotan tajam.

Di tengah luasnya perkebunan sawit rakyat dan proyek replanting terbesar se-Provinsi Bengkulu, praktik monopoli harga sawit oleh pabrik Crude Palm Oil (CPO) dinilai semakin merugikan masyarakat.

Keberadaan pabrik CPO, yang seharusnya menjadi soko guru ekonomi dan memperbaiki harga beli TBS, dirasa belum maksimal dalam menekan potensi monopolistik harga di pabrik yang berimplikasi serius ke tingkat petani pastinya.

Harga beli sawit oleh perusahaan besar CPO, seperti PT Sandabi Indah Lestari (SIL), dilaporkan masih sulit menembus angka ekpektasi petani yakni di atas Rp 3.300 per kilogram.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Komitmen Regulasi

Anggota DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, S.Sos, menekankan perlunya langkah perbaikan tata kelola pengawasan dan evaluasi sektor investasi daerah. Politisi Golkar ini menilai Pemda memiliki tanggungjawab moral untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dalam pembelian TBS sawit.

"Artinya ini bukan persoalan sepele. Ketika tidak dikonsolidasikan secara baik, monopolistik harga yang terjadi hanya akan dirasakan oleh segelintir orang, bukan rakyat luas," ujar Tommy.

Fakta bahwa Bengkulu Utara memiliki proyek replanting terluas se-Provinsi Bengkulu, juga dicoreng dengan ironi kasus hukum dan kecurangan (di program yang dimotori BPDPKS), yang mengindikasikan lemahnya pengawasan di tataran operasional.

Regulator dan pengusaha, kata Tommy, harus mencermati soal ini agar masyarakat tidak hanya mendapatkan debu dan jalan rusak akibat aktivitas pengangkutan, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi yang proporsional.

Analisis DBH Sawit 2024 dan Kenaikan Pada 2025

harga tbs sawit sulit naik! dewan soroti nuansa monopoli pabrik cpo dan dampak dbh 2025                            radarutara.bacakoran.co - persoalan harga tandan buah segar (tbs) sawit di tingkat petani di kabupaten bengkulu utara kembali menjadi sorotan tajam. 
di tengah luasnya perkebunan sawit rakyat dan proyek replanting terbesar se-provinsi bengkulu, praktik monopoli harga sawit oleh pabrik crude palm oil (cpo) dinilai semakin merugikan masyarakat.
keberadaan pabrik cpo, yang seharusnya menjadi soko guru ekonomi dan memperbaiki harga beli tbs, dirasa belum maksimal dalam menekan potensi monopolistik harga di pabrik yang berimplikasi serius ke tingkat petani pastinya. 
harga beli sawit oleh perusahaan besar cpo, seperti pt sandabi indah lestari (sil), dilaporkan masih sulit menembus angka ekpektasi petani yakni di atas rp 3.300 per kilogram.
baca juga:limbah 'hijau' sawit! membaca potensi ekspor lidi sawit 100 ton per bulan
baca juga:massa geram, mobil pencuri sawit dibakar di desa tunggang
tanggung jawab pemerintah dan komitmen regulasi
anggota dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, menekankan perlunya langkah perbaikan tata kelola pengawasan dan evaluasi sektor investasi daerah. politisi golkar ini menilai pemda memiliki tanggungjawab moral untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dalam pembelian tbs sawit.
"artinya ini bukan persoalan sepele. ketika tidak dikonsolidasikan secara baik, monopolistik harga yang terjadi hanya akan dirasakan oleh segelintir orang, bukan rakyat luas," ujar tommy.
fakta bahwa bengkulu utara memiliki proyek replanting terluas se-provinsi bengkulu, juga dicoreng dengan ironi kasus hukum dan kecurangan (di program yang dimotori bpdpks), yang mengindikasikan lemahnya pengawasan di tataran operasional. 
regulator dan pengusaha, kata tommy, harus mencermati soal ini agar masyarakat tidak hanya mendapatkan debu dan jalan rusak akibat aktivitas pengangkutan, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi yang proporsional.
baca juga:harga tbs sawit oktober 2025 : pt mitra puding mas paling royal, sawit mulia paling 'pelit'
baca juga:lindungi konsumen, disperindag mukomuko tera ulang timbangan sawit
analisis dbh sawit 2024 dan kenaikan pada 2025 
isu harga sawit ini semakin krusial mengingat bengkulu adalah salah satu provinsi penghasil sawit utama. kabupaten bengkulu utara bahkan menjadi objek jujugan dana bagi hasil (dbh) sawit nomor 2 tertinggi se-provinsi bengkulu. 
awalnya, dbh sawit 2024 provinsi bengkulu hampir rp 70 miliar (69,56 miliar). saat itu, pagu untuk kabupaten bengkulu utara tercatat sebesar rp 11,23 miliar. regulasi mengatur, penggunaan 80 persen dbh ini harus dialokasikan untuk infrastruktur.
namun, terjadi kontraproduktif pada dbh sawit 2025, meski memiliki 42 pabrik kelapa sawit (pks), total alokasi dbh sawit untuk provinsi bengkulu pada tahun anggaran 2025 justru dinilai masih rendah, hanya sekitar rp 45,95 miliar.
dari alokasi itu, provinsi bengkulu (total alokasi): sekitar rp 8,62 miliar. sedangkan, kabupaten bengkulu utara: rp 4,83 miliar (terjadi penurunan dibandingkan pagu 2024 yang rp 11,23 miliar).
baca juga:limbah 'hijau' sawit! membaca potensi ekspor lidi sawit 100 ton per bulan
baca juga:massa geram, mobil pencuri sawit dibakar di desa tunggang
kembali mengulas, instruksi presiden (inpres) pada 22 november 2019 menugaskan gubernur dan bupati/walikota untuk menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
regulasi ini menuntut pemda untuk tidak hanya menerapkan ispo (indonesian sustainable palm oil) tetapi juga membentuk tim pelaksana daerah yang melibatkan forum multi pihak. 
tommy menekankan bahwa rencana aksi daerah (rad) idealnya harus mencantumkan potensi lokus-lokus kemunculan pabrik baru yang representatif dan tidak cenderung tersentral pada kawasan tertentu. 
pembangunan pabrik atau perusahaan yang telah eksis, harus menjadi pemantik ekonomi yang proporsional di lingkungan masyarakat, agar kemakmuran tidak hanya dirasakan segelintir orang. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan