Usulkan Formasi ASN, Edwar Samsi: PTT Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Mesti Diutamakan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 23 Jan 2024 - 20:45

Hearing dalam rangka menindaklanjuti usulan formasi ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

usulkan formasi asn, edwar samsi: ptt guru dan tenaga administrasi sekolah mesti diutamakan                            bengkulu ru - dalam mengusulkan formasi aparatur sipil negara (asn), pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu diminta dapat mengutamakan guru dan tenaga administrasi yang berstatus pegawai tidak tetap (ptt) ataupun honorer.
ini terungkap dalam hearing antara komisi iv dprd provinsi bengkulu bersama asisten i setdaprov, drs. khairil anwar, m.si, badan kepegawaian daerah (bkd), serta dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud). dalam rangka menindaklanjuti 
tuntutan forum guru prioritas pertama negeri dan swasta (fgppns) dan ptt tenaga administrasi sekolah, selasa, 23 januari 2024.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, sebagaimana yang diketahui 21 desember 2023 lalu, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb) ri mengeluarkan surat edaran (se).
baca juga:penataan ddts, dinilai perlu perhatikan aspek ini
baca juga: gencarkan patroli, polsek napal putih sita knalpot rongak
"se tersebut berkenaan agar pemerintah daerah (pemda), khususnya pemprov bengkulu dapat menyampaikan formasi asn yang tentunya sesuai dengan kebutuhan," ungkap edwar.
usulan yang dimaksud, lanjut edwar, harus segera disampaikan pada tanggal 31 januari 2024. 
"allhamdulillah, dalam hearing tadi terungkap jika usulan formasi itu sedang berproses."meskipun demikian kita menekankan, agar usulan formasi itu dapat mengakomodir guru-guru yang tergabung dalam fgppns dan juga ptt tenaga administrasi sekolah," tegas politisi pdi perjuangan ini.
menurut edwar, dalam menyampaikan usulan tersebut, bukan hanya sebatas formasi asn-nya saja. tetapi juga dapat menyertakan kebutuhan anggaran ketika kemenpanrb mengakomodir usulan formasi asn yang diusulkan.
baca juga:transprotasi laut ke enggano pincang, tarif baru berlaku 
baca juga: disperindagkop tetap tera ulang timbangan milik perusahaan di mukomuko
"kita khawatir jika kebutuhan anggaran ini tidak diusulkan juga, nantinya malah membuat belanja pegawai pemprov bengkulu yang saat ini berada diangka 42 persen dari total apbd, menjadi kian membengkak," katanya.
sementara itu, asisten i setdaprov bengkulu, drs. khairil anwar, m.si memastikan untuk saat ini berkaitan dengan usulan formasi asn dari pemprov bengkulu kepada kemenpanrb masih berproses. 
"kita pun memastikan dalam usulan nantinya mengakomodir rekan-rekan guru dan tenaga administrasi yang menyuarakan aspirasinya melalui dprd provinsi bengkulu," sampai khairil.
sejauh ini, sambung khairi, pihaknya telah membangun data base, termasuk para honorer ataupun ptt baik guru dan juga tenaga administrasi sekolah. 
baca juga: kpu siapkan 858 alat bantu bagi pemilih tunanetra di tps
baca juga:tata arsip di daerah masih harus dibenahi, ada anggaran rp2 miliar lebih tahun ini
"tujuan kita membangun data base ini salah satunya memang untuk mengamankan para guru dan tenaga administrasi ptt atau honorer. sehigga nantinya mereka memiliki kepastian status dan kepastian penggajian ketika diangkat menjadi pppk ataupun pns," jelasnya.
dibagian lain, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawar suryadi, map menambahkan, dalam rangka menindaklanjuti aspirasi guru dan tenaga administrasi sekolah tersebut, pihaknya tentu bakal menindaklanjuti surat kemenpanrb.
"jadi semuanya sedang berproses dan yang kita usulkan itu baik formasi pppk dan juga pns. berkaitan dengan jabatan tenaga administrasi ini, sedang kita kaji dan dikoordinasikan dulu," tambahnya.
lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan data base yang dimiliki, untuk guru dan tenaga administrasi yang masih berstatus ptt ataupun honorer di lingkungan pemprov berkisar 4.700 orang.
baca juga:korban asusila oknum guru agama bertambah. ini sikap dispendik...
baca juga:warning! pangkalan jangan timbun gas elpiji subsidi pemerintah
"jumlah itu tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (opd) dan sekolah. meskipun demikian terkait usulan formasi ini, kita tetap harus mengacu pada belanja pegawai yang sudah melebihi ambang batas," demikian gunawan. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan