Komiten Cegah KN Atas Korupsi, Pemda dan Kejaksaan Tandatangan MoU

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 26 May 2025 - 21:33

Komiten Cegah KN Atas Korupsi, Pemda dan Kejaksaan Tandatangan MoU -Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Cegah potensi kerugian negara, kolaborasi Pemerintah dan Korps Adhyaksa lakukan perkuatan.

Akar persoalan timbulnya kerugian negara adalah dari praktik Korupsi. Lantas Siapa yang berwenang menangani kasus korupsi?

Lembaga negara yang bertugas dan memiliki kewenangan menangani kasus korupsi meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota.

Di level Kabupaten, Khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, terkait komitmen pencegahan potensi kerugian negara atas praktik koruptif itu, telah melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Tepat sekali, kasus-kasus korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara sudah banyak yang terungkap oleh Korps Adhyaksa ini.

Apa saja contoh korupsi pemerintah daerah? misalnya, korupsi Dana Desa (DD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Paling terbaru yakni rasuah dugaan Korupsi di sekretariat DPRD Bengkulu Utara sedang dalam proses penanganan.

Memorandum of Understanding (MoU), dilakukan langsung oleh Kajari Bengkulu Utara, Ristu Darmawan, SH., MH., dengan Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE., M.AP., pada hari Senin, 26 Mei 2025.

Sakral, tandatangan level pimpinan tertinggi di daerah itu menjadi dasar sinergitas antar lembaga negara dalam upaya kemajuan suatu daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Ristu Darmawan, SH., MH., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya tentu berkomitmen untuk sama-sama membangun daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

komiten cegah kn atas korupsi, pemda dan kejaksaan tandatangan mou                             radarutara.bacakoran.co - cegah potensi kerugian negara, kolaborasi pemerintah dan korps adhyaksa lakukan perkuatan.
akar persoalan timbulnya kerugian negara adalah dari praktik korupsi. lantas siapa yang berwenang menangani kasus korupsi?
lembaga negara yang bertugas dan memiliki kewenangan menangani kasus korupsi meliputi komisi pemberantasan korupsi (kpk), kejaksaan agung, kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di kabupaten/kota.
di level kabupaten, khususnya pemerintah kabupaten bengkulu utara, terkait komitmen pencegahan potensi kerugian negara atas praktik koruptif itu, telah melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan kejaksaan negeri bengkulu utara.
tepat sekali, kasus-kasus korupsi di kabupaten bengkulu utara sudah banyak yang terungkap oleh korps adhyaksa ini.
baca juga:merajalela, pemda dan kpk bahas strategi pemberantasan korupsi
baca juga:pengusutan dugaan korupsi di desa lebong tandai terus bergerak, ini kata kejari
apa saja contoh korupsi pemerintah daerah? misalnya, korupsi dana desa (dd), badan usaha milik desa (bumdes). 
paling terbaru yakni rasuah dugaan korupsi di sekretariat dprd bengkulu utara sedang dalam proses penanganan.
memorandum of understanding (mou), dilakukan langsung oleh kajari bengkulu utara, ristu darmawan, sh., mh., dengan bupati bengkulu utara, arie septia adinata, se., m.ap., pada hari senin, 26 mei 2025.
sakral, tandatangan level pimpinan tertinggi di daerah itu menjadi dasar sinergitas antar lembaga negara dalam upaya kemajuan suatu daerah.
kepala kejaksaan negeri bengkulu utara, ristu darmawan, sh., mh., dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya tentu berkomitmen untuk sama-sama membangun daerah kabupaten bengkulu utara.
baca juga:pengusutan dugaan korupsi dd lebong tandai, tim identifikasi lapangan, ini kata inspektorat
baca juga:kemnaker dukung kpk usut dugaan korupsi izin tka, tegaskan komitmen birokrasi bersih
pendampingan hukum, kata dia, tak hanya pada tahap akhir suatu kegiatan saja, melainkan upaya pencegahan harus dilakukan mulai dari proses perencanan.
"tentu, hal ini sangat penting untuk dilakukan guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien," ujar kajari ristu.
sementara itu, bupati arie septia adinata, se., m.ap., dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa agenda semisal bukan sekedar agenda seremonial belaka.
melainkan, kata dia, harus pula dibarengi dengan penerapan konkret jajaran perangkat daerah, dinas dan lembaga di daerah.
"saya berharap, melalui kerjasama yang dilakukan hari ini memperkuat komunikasi dan koordinasi di lapangan. 
baca juga:merajalela, pemda dan kpk bahas strategi pemberantasan korupsi
baca juga:pengusutan dugaan korupsi di desa lebong tandai terus bergerak, ini kata kejari
sehingga, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa didampingi secara hukum oleh kejaksaan,"ujarnya.
perlu dimengerti juga, penyebab korupsi harus diketahui latar belakangnya. 
teori korupsi menurut jack bologne gone theory menyebutkan bahwa beberapa faktor penyebab korupsi meliputi, keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan.
maka, peran kejaksaan sangat strategis dalam proses pengusutan sejumlah kasus korupsi yang ada di daerah.
tak bisa dipungkiri, korupsi di indonesia telah merajalela sejak lama. apa saja kasus korupsi di indonesia?
urutan pertama pt pertamina, kerugian negara yang timbulkan ditaksir mencapai rp 968,5 triliun.
baca juga:pengusutan dugaan korupsi dd lebong tandai, tim identifikasi lapangan, ini kata inspektorat
baca juga:kemnaker dukung kpk usut dugaan korupsi izin tka, tegaskan komitmen birokrasi bersih
disusul oleh pt timah, bank lending and budgeting (blbi), duta palma, pt tanjung priok terminal peti kemas (tppi), asabri, jiwasraya, dan masih banyak yang lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan