Suksesi Desa Digital, GM Radar Utara Sharing Jurnalistik dengan Pemerintah Desa

suksesi desa digital, gm radar utara sharing jurnalistik dengan pemerintah desa radarutara.bacakoran.co - dinamika dan sistem global, menuntut adaptasi hampir di segala tatanan khalayak. tak hanya pemerintahan, sosial, bisnis bahkan politik. tak terkecuali jurnalistik, dituntut bertransformasi, namun tetap memegang pakem jurnalisme yang profesional.  balum lama ini, general manager radar utara dan radarutara.bacakoran.co, ependi harian, se, membagi cerita bersama kalangan pemerintah desa, dalam cara gelaran pt trie teknologi global di hotel mercure, bengkulu, senin, 5 mei 2025 yang turut dihadiri kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal (kemendesa pdt) serta pemda bengkulu utara itu.  temu paparan seputar jurnalisme dipadu tanya jawab bersama para elit desa itu, ependi mencerita, bagaimana media massa yang turut dituntut transformatif, tidak hanya soal sajian wartanya, muatan informasinya sampai dengan kiprah-kiprahnya dalam kapasitas industri bersamaan dengan misi sosial yakni wahana publik.  "era digitalisasi ini, kami pun dituntut beradaptasi. bertransformatif. kalau tidak? mati," ujar ependi harian, mematik paparan ringan yang semi dialog interaktif. baca juga:aplikasi loker merah putih, inovasi digital mudahkan pencaker baca juga:langkah migrasi ke esim untuk keamanan digital pribadi media konvensional, kata dia, segera memasuki fase senjakala dan bisa saja kemudian moksa, ketika tidak dibarengi dengan spirit "mediamorfosis" sejalan dengan perkembangan zaman. situasi yang tak beda, kata dia memperkirakan, juga terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan.  dia mencontohkan, transformasi pelayanan publik di kanal pemerintahan itu seperti tanda tangan elektronik, ktp elektronik, e-simcard yang tengah didengungkan kementerian komdigi, pengaduan secara elektronik, pelaporan secara elektronik, absensi elektronik dan masih banyak lainnya adalah bentuk dari transformasi layanan yang mengedepankan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan.   maka dia memandang, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa, menjadi kelindan tuntutan sosial untuk bertransformasi dan beradaptasi. karena layanan publik, tidak hanya menjadi etalase pelayanan semata. jauh dan kian komplek, terus dia, juga dituntut menjadi problem solver.  kondisi yang tidak beda, lanjut ependi harian, radar utara pun menghadapi tuntutan yang tak jauh berbeda. mediamorfosis, kata dia, mesti harus dilakukan. lahirlah koran format digital radarutara.bacakoran.co.  baca juga:kenapa dana digital itu penting buat umkm? begini penjelasannya baca juga:banyak desa di bengkulu dana desanya terancam hangus tidak cukup dengan itu saja, terus dia mencerita, transformasi pola, menjalankan partisipasi dua arah, fleksibel, namun tetap tegas dalam timeline, menjadi salah satu kunci untuk tetap bertahan di tengah momok senjakala media massa.  "saya kira, secara fungsi, tentu media dan pemerintah, adalah dua entitas yang berbeda. namun dalam tataran pelaksanaan fungsi, saya kira, keharusan adaptasi sektor pelayanan publik, nyaris memiliki kesamaan situasi," ujarnya, memantik pemikiran. apakah radar utara sebagai entitas industri, akan terancam dengan transformasi digital yang terjadi? jawabannya, kata ependi, adalah tidak. dengan catatan, lanjut dia lagi, tetap menjunjung profesionalisme kerja, adaptasi dalam program dan pola bisnis serta tidak menjadikan globalisasi di hampir segala sektor yang terjadi sebagai masalah, tapi peluang. "karena perkembangan teknologi, tidak bisa kami bendung. tidak dapat kami hindari. namun, perlu kami siasati, untuk terus menjadi wahana publik yang eksis serta menyuguhkan laporan karya jurnalistik berdampak," tegasnya.  baca juga:aplikasi loker merah putih, inovasi digital mudahkan pencaker baca juga:langkah migrasi ke esim untuk keamanan digital pribadi ependi turut menegasi, tidak sedikit sisi positif atas era digitalisasi kanal pemerintahan yang turut mempermudah kerja-kerja jurnalistik. jauh lebih penting dari itu, kata dia, penyelenggaraan tatanan pemerintahan mulai dari pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa yang transparan dan berakuntabilitas, adalah tuntutan yang harus mampu dijawab secara arif dan bijaksana. "maka kami pun mendukung, digitalisasi pemerintahan di segala bidang yang pada prinsipnya dijalankan demi menciptakan good government dan good governance," tukasnya.  radar utara baca koran, sempat mewawancara sekretaris badan pengembangan dan informasi desa dan daerah tertinggal kemendesa pdt, dr rosyid althaf, m.si, mp, soal bagaimana arah pembangunan nasional via desa sebagai mandatory uu desa dan tantangan kedepan? dia berujar salah satu langkah yang mesti dilakukan oleh desa adalah melaksanakan program pembangunan dan improvisasi layanan yang didasari pada regulasi pemerintah yang berlaku.  "desa dituntut untuk juga melakukan inovasi, sebagai bagian dari tuntutan transformasi di era globalisasi. tentunya, dengan berpegang teguh pada aturan yang ada. jangan menyimpang," wejang rasyid, saat wawancara dengan jurnalis ru, abdurrahman wachid di hotel mercure, bengkulu, senin, 5 mei 2025 sebelum bertolak ke jakarta.  baca juga:kenapa dana digital itu penting buat umkm? begini penjelasannya baca juga:banyak desa di bengkulu dana desanya terancam hangus mantan direktur pengembangan satuan permukiman dan satuan kawasan pengembangan kemendes pdtt (sebelum menjadi 2 kementerian,red) ini, desa memiliki peranan yang begitu strategis untuk turut serta mewujudkan program strategis nasional yang pada muaranya adalah menjadikan indonesia sebagai negara yang tidak hanya mandiri, tapi berdaulat di sektor pangan.  dengan langkah yang dipersiapkan pemerintah untuk segera diluncur, seperti koperasi merah putih yang akan berkedudukan di desa dan kelurahan sebanyak 80 ribu koperasi, rasyid mengungkap kemendes pdt yang terus melakukan penyelarasan program yang salah satunya sejalan dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025, tentang percepatan pembentukan kopdes merah putih di indonesia.  "modernisasi pelayanan publik yang mencerminkan transformasi layanan yang efektif, responsif serta berkepastian hukum dan transparan kepada publik menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. maka, penyelenggaraan pemerintahan desa yang adaptif sangatlah perlu dan dibutuhkan, untuk menjawab tantangan zaman," pungkasnya.  terpisah, direktur trie teknologi global, putri maharani mf, saat dibincangi menjelaskan sebagai entitas resmi, pihaknya berupaya turut berkontribusi dalam pembangunan di daerah.  baca juga:aplikasi loker merah putih, inovasi digital mudahkan pencaker baca juga:langkah migrasi ke esim untuk keamanan digital pribadi salah satunya dilakukan dengan memberikan pelatihan website desa yang memiliki muatan beragam sehingga amat sangat mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan desa yang solutif, efektif serta sejalan dengan program pembangunan desa digital yang dicanang pemerintah.  "kami mendesain website desa dengan menyuguhkan beberapa fitur seperti surat menyurat digital, absensi online bagi perangkat desa, data kependudukan serta pengembangan layanan lainnya yang dapat terintegrasi dengan lintas sektor. pada prinsipnya, untuk memudahkan pelayanan di desa," ujar putri maharani.  menurut dia, layanan yang diberikan perusahaannya tidak hanya sejalan dengan spirit dari undang-undang desa. tapi juga sejalan dengan peraturan mendesa nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional penggunaan dana desa tahun 2025.  adapun dasar penggunaan domain "desa.id" dijelaskan putri telah diatur kementerian komunikasi dan digital (komdigi) republik indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dengan menggunakan alamat domain desa.id.

Tag

• # sharing jurnalistik
• # ependi harian
• # gm radar utara & radarutara.bacakoran.co
• # suksesi desa digital
• # desa digital
• # pemerintah desa

Share

• 
• 
• 
• 
•