DPRD Minta Pemerintah Awasi Serapan Gabah dan Beras Petani, Per April Bengkulu Utara Ditarget 300 Ton

Yudi Irawan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, meminta kepada pemerintah agar mengawasi dan memaksimalkan serapan gabah atau setara beras masyarakat oleh bulog.

Tentu, langkah pemerintah pusat menargetkan untuk merdeka pangan/swasembada pangan di tahun 2027 melalui segala upaya yang dilakukan, maka hal itu harus didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Khususnya, pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah teritorial dan penduduk yang bisa diarahkan dan dibimbing melalui penyuluh pertanian dari pemerintah.

Terang saja, Indonesia medio April 2025 ini, menarget serapan setara gabah dan beras nasional sebanyak 3 juta ton, untuk Cadangan Beras Nasional. 

BACA JUGA:Dewan Support Keaktifan LKS FKKAD Bengkulu Utara Dalam Gerakan Sosial

BACA JUGA:Unsur Pimpinan dan Ketua Komisi Hadiri Musrenbangkab, Soroti Arah Pembangunan Lebih Tepat Sasaran

Untuk Provinsi Bengkulu, ditargetkan mampu menyerap hanya setara beras sebanyak 1000 ton, khusus Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 300 ton setara beras.

Jika target itu sukses, maka mudah saja Indonesia akan lepas dari belenggu impor beras dari luar negeri lagi mulai periode 2025 dan seterusnya.

Yudi Irawan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengungkapkan bahwa tak serta-merta suksesi serapan setara beras dan gabah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat itu secara bulat-bulat diserahkan oleh Perum Bulog, namun pemerintah terkait harus turut memantau agar program tersebut bisa tercapai dengan baik.

Termasuk kepastian jual gabah petani harus di harga Rp 6.500, pihak terkait harus memastikan hal itu benar-benar diterapkan di kalangan tengkulak.

BACA JUGA:Safari Ramadhan Bersama Wagub Bengkulu, Ketua DPRD Pastikan Dukung Percepatan Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Menghambat Pembangunan Infrastruktur, Komisi III DPRD BU Konsultasi Kemendagri

"Pemerintah juga harus ikut mengawasi, agar para petani ini terjamin harga jual gabahnya seharga Rp 6.500, sesuai ketentuan,"ucapnya.

Tentu, kata anggota dewan fraksi Golkar itu mengatakan, jika kepastian harga itu dirasakan oleh masyarakat langsung, para petani padi akan kembali bersemangat untuk meningkatkan produktivitas tanam padi.

Apabila harganya baik, setelah di hitung-hitung petani meraup keuntungan yang lebih tinggi, maka secara otomatis produktivitas padi di tahun-tahun berikutnya akan meningkat pesat.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan