Kabar APBD Provinsi Bengkulu TA 2025 Dirubah Sepihak Kian Menguat

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Jumat , 10 Jan 2025 - 21:13

Edwar Samsi, S.Ip, MM-Radar Utara/Doni Aftarizal-

kabar apbd provinsi bengkulu ta 2025 dirubah sepihak kian menguat                            bengkulu ru - kabar kalau apbd provinsi bengkulu tahun anggaran (ta) 2025 telah dirubah secara sepihak, tampaknya kian menguat.
terbukti dalam pembahasan awal hasil evaluasi kementerian dalam negeri (kemendagri) terhadap apbd tersebut, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) diminta menyisir ulang anggaran yang sebelumnya telah disepakati pengalokasiannya.
anggota banggar dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh mengatakan, penyisiran ulang ini karena disinyalir ada perubahan sepihak pasca apbd ta 2025 disahkan, dan menandakan tidak sesuai dengan hasil pembahasan.
"tentunya sejak rencana kerja pemerintah daerah (rkpd), kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (kua-ppas), hingga apbd saat disahkan," ungkap usin.
baca juga:evaluasi apbd 2025 belum turun, realisasi kegiatan terancam
baca juga:opd diminta cekatan realisasikan apbd ta 2025
menurut usin, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan secara tegas, agar program yang dicoret atau diubah harus sepengetahuan dprd. 
"karena apa pun program yang telah disahkan saat pembahasan bersama tapd dan banggar, itulah yang menjadi apbd. jika ada perubahan, baik berupa penambahan atau penghapusan program, tanpa melibatkan dprd, itu merupakan pelanggaran," tegas usin.
usin menjelaskan, berdasarkan regulasi yang ada, setiap perubahan dalam apbd harus dibahas dan diputuskan bersama dprd. pemerintah daerah tidak boleh bertindak sepihak. 
"kami pastikan bakal mengevaluasi apakah ada perubahan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya. jika ditemukan, kami minta tapd untuk menjelaskan dan menyisir ulang anggaran tersebut,” tambah usin, jum'at 10 januari 2024.
baca juga:kabar apbd 2025 dirubah sepihak, ini tanggapan banggar dprd
baca juga:anggaran untuk pilkades belum tercover di apbd murni, begini kata dewan
ditambahkan anggota banggar lainnya, edwar samsi, s.ip, mm, dari hasil evaluasi kemendagri terhadap apbd provinsi bengkulu ta 2025, ditemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan awal.
“sehingga dalam evaluasi itu, kemendagri menegaskan kegiatan yang tidak sesuai dengan rkpd, kua-ppas, dan apbd tidak boleh dilaksanakan. makanya kita minta tapd juga menyisir kegiatan apa saja," tambah edwar.
sementara itu, pejabat (pj). sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. h. haryadi mengemukakan, proses pembahasan evaluasi masih berjalan. 
“tentu kami pastikan bakal mengikuti seluruh proses sesuai regulasi dan menunggu hasil evaluasi dari kemendagri. kami juga pastikan pelaksanaan apbd tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar haryadi.
baca juga:apbd 2025 disahkan, bupati sapuan pastikan program seragam sekolah gratis berlanjut
baca juga:perda apbd ta 2025 segera disampaikan ke kemendagri untuk evaluasi
lebih jauh disampaikan haryadi, pembahasan hasil evaluasi kemendagri dilanjutkan senin, 13 januari 2024. tapi yang jelas apa yang disampaikan pada kemendagri dalam evaluasi apbd sebelumnya, sesuai dengan rkpd.
"jadi kita tidak mungkin merubah hasil pembahasan bersama terkait apbd ta 2025 ini. untuk hasil evaluasi sendiri, cukup banyak dan nanti kita bahas bersama banggar," singkat haryadi. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan