Soal Investasi Tiongkok, Dewan Wanti-Wanti Eksekutif

Reporter: Admin |

Editor: Admin |

Kamis , 14 Dec 2023 - 20:47

soal investasi tiongkok, dewan wanti-wanti eksekutif                            arga makmur ru - kepastian ruang, ijin penggunaan kawasan serta perizinan lainnya sampai dengan kepastian keterlibatan masyarakat lokal. menjadi wanti-wanti legislatif atas rencana konsorsium perusahaan yang melibatkan modal asing asal tiongkok di daerah.  penegasan legislatif ini, terkait dengan diliriknya potensi energi listrik yang bersumber dari tenaga potensial di wilayah marga sakti sebelat (mss).
 
demikian dikatakan wakil ketua 1 dprd bu, juhaili,sip. ada perihal progres rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air (plta). pembangkit listrik tenaga potensial itu, diproyeksikan bakal memakan waktu pembangunanya selama tiga tahun. kick off pembangunannya, diperkirakan akhir tahun depan. 
 
"kami mengharapkan, prinsip kehati-hatian dari eksekutif dalam investasi ini. pelibatan masyarakat lokal, membuka lapangan kerja baru, imbasan ekonomi positif, pencegahan perusakan lingkungan, harus menjadi cermatan serius pemerintah," kata juhaili, kemarin. 
baca juga:aleg ini sidak proyek puskesmas protoype 
politisi golkar itu menyampaikan, output dari investasi idealnya harus memiliki hilir yang pro kepada masyarakat, ekonomi serta pro pada penyelamatan lingkungan. 
 
"tentunya, kami menyambut baik semangat yang ditampakkan oleh kepala daerah beberapa waktu lalu. tinggal lagi, kita akan menilik pada tataran lapangannya," terangnya lagi.
 
sebelumnya, bupati bu, ir h mian, dikonfirmasi soal rencana pembangunan plta dengan kapasitas 32 megawatt tersebut. menegas, mesti memiliki semua perizinan yang clean and clear. politisi pdip ini, menampakkan sikap kehati-hatiannya menyikapi rencana investasi dua perusahaan yang pendanaannya didominasi oleh perusahaan modal asing (pma) asal tiongkok tersebut. 
 
"nanti asal sudah dibebaskan, saya wanti-wanti satu hal kepada investor. yakni, ijin pemakaian kawasan. bukan berarti menghambat ya. tapi ijin itu harus keluar dulu, baru kita bisa memberi rekomendasi," tegasnya soal investasi yang direncanakan, bakal melakoni pembangunan infrastruktur pada penghujung 2024 mendatang. 
 
untuk diketahui, investasi di sektor energi berupa plta dengan kapasitas 32 megawatt (mw) yang direncanakan bakal berdiri di wilayah desa suka maju, kecamatan marga sakti sebelat (mss) itu. kini masih dalam tahapan perizinan, selain ijin prinsip, ijin lokasi yang juga harus dikantongi. 
 
pascaekspose bulan lalu, bupati mian bilang. proyek ini diharapkan  akan menciptakan lapangan kerja lokal yang tentunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar plta nantinya.
 
"pt. sejahtera energi persada juga memberikan presentasi rinci mengenai rencana pembangunan plta, termasuk dampak lingkungan dan sosial yang akan diantisipasi dan diatasi selama proses pembangunan. asalkan memenuhi syarat dan sesuai dengan regulasi lingkungan dan sosial yang berlaku, kita pasti akan dukung," ujarnya.
 
sebelumnya, kepala dinas perizinan terpadu satu pintu (dptsp) bu, ir budi sampurno, mengatakan pembangunan fisik diproyeksikan baru baru akan dimulai pada akhir 2024, secara umum pola perizinannya akan dilakukan di pusat. teknis-teknis lapangan hingga perizinan di tingkat daerah, kata dia, juga merujuk pada mekanisme investasi yang bersumber dari perusahaan modal asing (pma). 
 
kini, dua perusahaan itu masih dalam proses lanjutan tahap perizinan di tingkat pusat lantaran investasi yang bakal dilakukan dalam pembangunan plta itu berstatus perusahaan modal asing (pma). 
 
catatan radar utara, ekspos yang belum lama ini dilakukan investor di hadapan bupati ir h mian. terdapat dua perusahaan yang bakal terlibat yakni pt handa energi investasi indonesia mr. li qiang, chen zhanhu serta pt sejahtera energi persada, djoko susanto
 
"pengerjaannya juga akan memakan waktu hingga 2027," kata budi sampurno, kamis (2/10), siang. 
baca juga:kek jadi bentuk akhir, pelindo bengkulu fokus pengembangan ki
masih cukup panjang, kata budi, soal tahap-tahap perizinan. pascaekspose ke daerah, masih akan dilakukan kerja lapangan yang akan melibatkan stakeholder terkait.
 
"seperti proses persetujuan kesesuaian tata ruang (pktr) yang bakal melibatkan instansi teknis yakni kantor pertanahan," jelasnya.
 
"nantinya, akan dilakukan dilakukan overlay calon lokasi, mengantisipasi tumpang tindih wilayah perizinan," susulnya lagi, menjelas. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan