77 KUB Nelayan di Mukomuko Telah Berbadan Hukum

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 11 Dec 2024 - 21:32

Kantor Dinas Perikanan Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -

77 kub nelayan di mukomuko telah berbadan hukum                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - dinas perikanan kabupaten mukomuko menyatakan. hingga tahun 2024 ini, baru ada sebanyak 77 dari 162 kelompok usaha bersama (kub) nelayan yang sudah berbadan hukum berupa akta notaris.
sedangkan  sebanyak 88 kub nelayan lainnya, belum berbadan hukum. pemerintah kabupaten mukomuko melalui dinas perikanan setempat.
telah merancang bakal membantu pengurusan badan hukum terhadap kub nelayan di tahun 2025 mendatang. hanya saja, bantuan pengurusan badan hukum terhadap kub nelayan dilakukan secara bertahap.
mengingat anggaran yang tersedia di apbd 2025 sangat terbatas.
baca juga:tahun 2025, ratusan nelayan diusulkan jaminan kecelakaan kerja
baca juga:kuota minyak solar untuk nelayan di mukomuko masih 150 ton
"untuk tahun 2025 mendatang, kita mengusulkan bantuan pembuatan badan hukum berupa akta notaris untuk sebanyak 14 kelompok usaha bersama nelayan," kata kepala dinas perikanan kabupaten mukomuko, eddy aprianto, sp, m.si melalui kabid perikanan tangkap, warsiman.
ia menjelaskan, usulan anggaran untuk biaya pembuatan badan hukum untuk kub nelayan itu sekitar rp50 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) tahun 2025. diterangkannya, 
dinas perikanan kabupaten mukomuko di tahun itu mendapat dau kurang dari rp200 juta untuk penilaian kelas kelompok, bantuan pembuatan badan hukum berupa akta notaris, penerbitan daftar kapal, pelatihan modifikasi alat tangkap dan lainnya.
"dari anggaran itu, ada 14 kub nelayan yang kita usulkan dapat bantuan badan hukum dengan total sekitar rp50 juta," ujarnya.
baca juga:dinas perikanan usulkan badan hukum 14 kub nelayan di mukomuko
baca juga:dinas perikanan bakal beli 9 perahu untuk nelayan di mukomuko
warsiman juga menerangkan, sebelumnya dirinya  telah melakukan pembahasan anggaran tahun 2025 dengan dprd mukomuko. 
dari anggaran sebesar rp50 juta tersebut, untuk biaya pembuatan badan hukum berupa akta notaris bagi sebanyak 14 kub nelayan atau sekitar rp2,5 juta per kelompok nelayan.
"namun kami belum menentukan kelompok nelayan di wilayah mana saja yang mendapatkan bantuan ini. namun yang diprioritaskan kelompok nelayan yang aktif tetapi belum ada badan hukumnya," ujarnya.
terkait dengan hal itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan kades dan camat untuk memperoleh data kelompok nelayan yang aktif tetapi belum ada badan hukum. menurut warsiman, badan hukum itu penting bagi kub nelayan.
baca juga:600 nelayan mukomuko diusulkan kartu kusuka
baca juga:nelayan di mukomuko bakal diikutkan pelatihan modifikasi trawl
"karena badan hukum menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan