Diingatkan Lagi : ASN jadi BPD, Wajib Mundur! Atau...

diingatkan lagi : asn jadi bpd, wajib mundur! atau... radarutara.bacakoran.co - praktik maruk, mungkin saja terjadi di lingkar penyelenggara pemerintahan desa. contohnya, seorang asn, baik pns atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang keukeuh tak mau mundur dari jabatan anggota badan permusyawaratan desa (bpd), wajib mundur.  setidaknya, praktik semacam itu patut diduga melanggar aturan di bidang disiplin asn, aturan terkait bpd. tapi juga patut diduga melanggar uu tindak pidana korupsi alias tipikor.  pemerintah daerah, mengimbau agar kasus semacam ini segera ditindaklanjuti secara arif yang mengacu pada upaya pencegahan pelanggaran aturan. sehingga jika seorang bpd, terjadi menjadi pppk, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu jabatannya.  kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), rahmat hidayat, sstp, mm melalui kabid pemerintahan desa, pandji, sstp, m.si, secara tegas menyampaikan praktik double job pada jabatan bpd, tidak hanya melanggar etika kepantasan, tapi juga patut diduga melanggar hukum.  baca juga:hore, tunjangan bpd dan perangkat desa naik baca juga:rencana kerek pendapatan perangkat dan bpd "karena aturannya tidak boleh rangkap jabatan. maka salah satu jabatan yang diemban, harus dilepaskan," ujarnya memberikan penegasan, minggu, 8 desember 2024.  mitigasi terkait dengan larangan rangkap jabatan dalam keanggotaan bpd, terus dia, dilakukan oleh kabupaten sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum.  untuk itu, ketika masih terjadi praktik semacam ini, pandji meminta agar pemangku kepentingan di pemerintahan desa dapat mengambil langkah-langkah sesuai kewenangan, guna mengantisipasi munculnya pelanggaran yang justru akan merugikan dirinya sendiri.  "kami mengimbau, agar tidak sampai terjadi rangkap jabatan ini," terangnya lagi, mengimbau.  baca juga:terlibat politik praktis, oknum bpd dan tenaga honorer terancam sanksi baca juga:secepatnya, proses paw anggota bpd yang mengundurkan diri pantauan di lapangan, keukeuh enggan mundur yang memungkinkan terjadi di desa-desa, ketika menyoroti keberadaan pensiunan menjadi anggota bpd.  tak jarang, narasi muncul kemudian menjadi alasan bagi seseorang yang enggan mundur, mesti rangkap jabatan. karena mendasari pemikiran bahwa sumber dana pensiunan juga berasal dari negara atau uang negara.  begitu juga seorang asn, baik itu pns atau pun pppk, merupakan petugas atau jabatan yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang bersumber dari uang negara.  "sesuai aturan, rangkap jabatan bpd oleh asn memang tidak diperkenankan. kecuali, pensiunan," jelas pandji.  baca juga:bupati sapuan minta bpd dan kades bersinergi membangun desa baca juga:bupati sapuan kukuhkan perpanjangan jabatan kades dan bpd di mukomuko karenanya, upaya menghadirkan iklim pemerintahan serta kerja-kerja check and balances penyelenggaraan pemerintahan desa kian maksimal, pemerintah daerah telah mengakomodir penyesuaian tunjangan bpd yang akan berlaku tahun 2025.  "ini merupakan upaya daerah yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada," jelasnya.  kenaikan tunjangan bpd  hasil ketok palu rancangan apbd tahun anggaran (ta) 2025 kabupaten bengkulu utara, eksekutif dan legislatif menyepakati kenaikan anggaran yang diusulkan eksekutif tersebut.  itu artinya, ploting alokasi dana desa atau add tahun depan akan mengalami kenaikan hingga rp 5 miliaran. kalau membanding add tahun 2024 yang dialokasikan sebesar rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan. baca juga:tunjangan masih ditahan, anggota bpd lebong tandai laporan dpmd baca juga:saat pengukuhan, kades diminta pakai pakaian dinas upacara dan bpd pakai jas catatan ru, bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang.  legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota.  untuk ketua bpd, tunjangannya saat ini sebesar rp 1.500.000 perbulannya, wakil ketua 1.050.000. sedangkan sekretaris tunjangannya sebesar rp 900.000, anggota sebesar rp 750.000. yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh bpd setiap bulannya.  kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus pemerintah daerah yang kemudian dibahas pada tingkat tapd dan berlanjut ke pembahasan dan disetujui dewan. baca juga:minggu depan, bupati kukuhkan 868 kades dan bpd di mukomuko baca juga:siap-siap terima konsekwensinya! anggota bpd berstatus asn pppk segera dievaluasi mencermati jomplang pendapatan yang terjadi, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota bpd yang terimbas, atas kenaikan tunjangan senilai rp 100.000 hingga 150.000 itu nantinya diberlakukan tahun 2025.  tunjangan perangkat desa naik di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa juga menjadi rencana daerah untuk diterap tahun depan. itu artinya, ada 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 ketika diberlakukan nantinya. 

Tag

• # asn jadi bpd dilarang
• # bpd rangkap jabatan
• # larangan rangkap jabatan
• # tindak pidana korupsi

Share

• 
• 
• 
• 
•