Dewan Akui Pentingnya Perda Perlindungan Anak dan Perempuan di Bengkulu Utara

Reporter: wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Minggu , 01 Dec 2024 - 21:41

Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Utara, Edi Putra, SIP-radarutara.bacakoran.co-

Edi juga menambahkan, bahwa tujuan utama jika Perda ini nanti dibuat, adalah untuk menumbuh kembangkan para generasi bangsa agar dapat berkreasi di lingkungan yang aman dari ancaman tindak kekerasan anak dan perempuan.

Pun demikian juga dengan perempuan yang nota bene adalah pengayom utama bagi anak anaknya.

"Dan ini sudah menjadi keharusan bagi kita semua, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang undang dasar 1945 dan juga konvensi PBB tentang hak hak anak yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi," jelas Politisi PAN yang didaulat kembali menjadi wakil rakyat 5 tahun ke depan tersebut.

Demikian pula beberapa hal lainnya, kata dia, seperti hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.

Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan.

Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa.

Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Catatan Radar Utara, sejak bulan Januari hingga pertengahan November 2024 ini, ada kurang lebih 50 korban tindakan pencabulan, dari 24 kasus kekerasan hingga persetubuhan anak di bawah umur.

Data yang berhasil dihimpun Radar Utara, ada 8 orang korban pencabulan, 16 orang korban persetubuhan, 35 orang korban fedofilia dan 11 orang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian ada 7 orang kekerasan psikis, 1 orang penelantaran, dan satu orang lainnya mejadi korban Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Artinya, dengan seringnya kejadian kasus kekerasan seksual anak atau kejahatan modalitas tersebut sepertinya sudah saatnya pemerintah untuk membuat, kemudian menetapkan Perda perlindungan anak dan perempuan. (adv)

dewan akui pentingnya perda perlindungan anak dan perempuan di bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co  - untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kabupaten bengkulu utara.
dprd bu, kembali mengkaji pentingnya pemerintah kabupaten bengkulu utara untuk membuat perda terhadap hal tersebut. 
ini menjadi perhatian serius agar pemangku kebijakan di pemerintahan dan masyarakat yang di bawah, memiliki dasar yang cukup kuat dalam menangani kasus kasus bernuansa asusila tersebut. 
selain memberikan edukasi dan penyuluhan penyuluhan, tenyata juga dibutuhkan rumusan untuk mendasari arah kebijakan dan kerangka hukum yang tertuang dalam sebuah peraturan. 
baca juga:umk 2025 bengkulu utara naik?, ini kilas balik rapat dewan pengupahan 2023
baca juga:dewan apresiasi suksesnya pilkada di bengkulu utara, agustanto: siapapun terpilih, dia pemimpin kita!
ketua komisi iii dprd bengkulu utara, edi putra, sip, saat dihubungi radar utara via telepon whatsapp mengungkap dan membenarkan jika dirinya sebagai wakil rakyat.
juga sering bersentuhan dengan hal hal seperti itu (kasus kekerasan perempuan dan anak).
edi menilai, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan asusila ini adalah pr besar bersama. 
untuk itu, harus ada bahasan dan gagasan bersama pada tahapan, dalam memberikan penanganan terhadap pelaku kasus tersebut. 
"dan seyogyanya, hal hal penting dalam penanganan maslah ini harus kita tuangkan dalam peraturan daerah.
baca juga:kunker bersama mendes pdt, dewan bu harapkan desa semakin aktif dan inovatif
baca juga:terima nota pengantar raperda, dewan bu sampaikan pandangan umum fraksi
jadi tidak terkesan, kita main hakim sendiri dalam memberikan sanksi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila di kabupaten bengkulu utara," jelas edi putra. 
edi juga menambahkan, bahwa tujuan utama jika perda ini nanti dibuat, adalah untuk menumbuh kembangkan para generasi bangsa agar dapat berkreasi di lingkungan yang aman dari ancaman tindak kekerasan anak dan perempuan. 
pun demikian juga dengan perempuan yang nota bene adalah pengayom utama bagi anak anaknya. 
"dan ini sudah menjadi keharusan bagi kita semua, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang undang dasar 1945 dan juga konvensi pbb tentang hak hak anak yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi," jelas politisi pan yang didaulat kembali menjadi wakil rakyat 5 tahun ke depan tersebut. 
baca juga:dewan bu gelar sidang paripurna penyampaian nota pengantar 3 raperda
baca juga:hadiri kongres luar biasa, dewan bengkulu utara dukung kemajuan askab pssi
demikian pula beberapa hal lainnya, kata dia, seperti hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya. 
hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. 
anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. 
anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
catatan radar utara,  sejak bulan januari hingga pertengahan november 2024 ini, ada kurang lebih 50 korban tindakan pencabulan, dari 24 kasus kekerasan hingga persetubuhan anak di bawah umur.
baca juga:keluhan pelaku umkm di kepulauan jadi atensi dewan 
baca juga:dewan : kepsek, guru bk, perlu aktif cermati kegiatan ekstra kulikuler
data yang berhasil dihimpun radar utara, ada 8 orang korban pencabulan, 16 orang korban persetubuhan, 35 orang korban fedofilia dan 11 orang korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). kemudian ada 7 orang kekerasan psikis, 1 orang penelantaran, dan satu orang lainnya mejadi korban tindakan pidana perdagangan orang (tppo).
artinya, dengan seringnya kejadian kasus kekerasan seksual anak atau kejahatan modalitas tersebut sepertinya sudah saatnya pemerintah untuk membuat, kemudian menetapkan perda perlindungan anak dan perempuan. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 2 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan