Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Pemprov Bengkulu Bersinergi dengan BAP DPD RI

BENGKULU RU - Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menjalin kerjasama dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI).

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah. Menurut Rosjonsyah, Pemprov Bengkulu terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Diantaranya dengan mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sejalan dengan prinsip good governance dan clean government," ungkap Rosjonsyah.

Dilanjutkannya, kerjasama dengan BAP DPD RI merupakan salah satu bentuk sinergi, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel.

BACA JUGA: Maksimalkan Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Pemda Implementasikan Perda

BACA JUGA:Perjuangkan Aspirasi, FGPPNS Sambangi Kantor Perwakilan DPD RI

"Kita mengapresiasi kunjungan kerja BAP DPD RI, terutama dalam rapat dengar pendapat yang membahas rekomendasi pengelolaan keuangan semester II dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI," kata Rosjonsyah.

Rosjonsyah mengharapkan, dengan kerjasama dan sinergi tersebut, diharapkan dapat memberi dampak pada perbaikan tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu ke depan.

"Sejauh ini kita sudah menata kelola keuangan secara baik, dan transparan. Bahkan kita terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam upaya pengelolaan keuangan setransparan mungkin," ujar Rosjonsyah.

Sementara itu, Wakil Ketua II BAP DPD RI, Ahmad Sauki Suratno menyampaikan, pihaknya memiliki dua tugas utama, yaitu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi.

BACA JUGA: Maksimalkan Tata Kelola Pemerintahan, DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Pemda Implementasikan Perda

BACA JUGA:Perjuangkan Aspirasi, FGPPNS Sambangi Kantor Perwakilan DPD RI

"Serta menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah. Kita hadir untuk mengonfirmasi ada tidaknya indikasi pelanggaran, sehingga nantinya menghasilkan rekomendasi yang sesuai bagi Pemprov Bengkulu," singkat Ahmad. (tux)