Kada Terpilih, Diminta Tuntaskan ‘Abu-Abu’ Ruas Bengkulu-Sumbar!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 15 Nov 2024 - 21:28

Kada Terpilih, Diminta Tuntaskan ‘Abu-Abu’ Ruas Bengkulu-Sumbar!-Radar Utara/Benny Siswanto-

5. Setiap melakukan tindakan jangan anarkis;

6. Pemda kabupaten segera membuat status jalan;

7. Alat Berat tidak boleh lewat;

8. Pertamina dan LPG boleh lewat;

9. Ekspedisi lohan tidak boleh lewat;

10. Truk bermuatan pasir selain dari 5 desa yakni Desa Serangai, Selolong, Urai, Air Lakok dan Bintunan, tidak boleh lewat;

11. Titik yang boleh ditunggu abrasi Selolong dan Pasir Serangai.

"Apabila 2 bulan setelah pelantikan kepala daerah (Bupati dan Gubernur) tidak ada kejelasan status jalan, maka masyarakat akan melakukan aksi penutupan ulang secara total," begitu ditulis pada poin terakhir penegasan warga 5 desa dalam kertas bergaris dengan logo OKEY dengan tulisan semi latin berwarna biru.

Asisten 2 Setkab Bengkulu Utara, Ir Heru Susanto, dikonfirmasi tentang persoalan pada eks Jalinbar sejak 18 April 2024 dan ditegasi kembali pada Jumat, 15 November 2024, belum memberikan komentarnya.

Arisp RU, Manager Ruas Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bengkulu, Mardi, pada awal triwulan kedua 2024, pernah menjelaskan perihal kemungkinan eks Jalinbar sepanjang 20 kilometer itu, memungkinkan kembali menjadi kewenangannya, ketika statusnya menjadi jalan negara.

"Hanya saja, prosesnya tidak singkat. Alurnya, dijadikan dulu sebagai jalan daerah bisa provinsi atau kabupaten, kemudian dilakukan tukar guling. Karena prinsip dari ruas jalan negara ini adalah berada dalam satu link. Tidak bisa paralel," ujar Mardi di Balai Pertemuan Kantor Camat Batiknau.

kada terpilih, diminta tuntaskan ‘abu-abu’ ruas bengkulu-sumbar!                            radarutara.bacakoran.co - gubernur dan bupati terpilih, ditugasi menyelesaikan status eks jalur lintas barat (jalinbar) bengkulu-sumbar yang ada di wilayah desa selolong, air lakok, serangai sampai dengan bintunan kecamatan batiknau serta desa urai kecamatan ketahun. 
ultimatum rakyat ini dituangkan dalam hasil mediasi yang dihadiri pjs bupati bengkulu utara hingga unsur forkopimda, dalam aksi demonstrasi menutup jalan utama alternatif bengkulu-sumatera barat (sumbar) pada kamis, 14 november 2024 sejak pukul 16.18 wib hingga malam hari.  
blokade manusia akhirnya dibuka, setelah tercapainya 10 catatan warga 5 desa menyikapi ketidakjelasan status ruas eks jalan negara sejak 2016 yang hingga kini dinilai tak bertuan.
pembukaan akses jalan sejak kamis malam itu, tetap melarang angkutan batubara hingga kendaraan niaga lain dengan tanase tinggi melintas, sebelum ada penegasan status ruas sepanjang lebih kurang 20 kilometer itu diselesaikan. 
baca juga:blokade tuntut kejelasan status eks jalinbar
baca juga:bpbd mukomuko bersihkan material di jalinbar air punggur
tokoh masyarakat setempat, popi yansah, saat dibincangi ru, mengamini sejak kamis malam, 14 november 2024, kendaraan sudah dapat melintas. 
"kami ingin, kepastian status jalan. karena sudah begitu lama dibiarkan. beberapa catatan yang ditulis sebagai prasyarat pembukaan akses jalan, kami harapkan menjadi atensi serius pemerintah, agar kondisi kerusakan jalan tidak terus saja parah," ungkap popi, jumat, 15 november 2024, sembari menampakkan dokumen tertulis hasil kesepakatan antara warga dan pemerintah yang menjadi pegangan bersama sejak kamis malam.
sebelas penegasan tuntutan warga 5 desa menuntut kepastian status jalan
1. status jalan segera diperjelas; 
2. sembari menunggu status jalan, sesuai dengan se dinas perhubungan bahwa kendaraan muatan batubara dan crude palm oil (cpo) tidak boleh lewat. kecuali warga pribumi;
baca juga:pemasangan box culvert, lalu lintas jalinbar kota bani tersendat
baca juga:awas macet, ruas jalinbar pondok kelapa kendaraan menumpuk 
 3. apabila sudah ada status jalan, semua jenis kendaraan diperbolehkan lewat dan tidak ada pungutan di jalan (jalan abrasi selolong dan serangai);
4. mobil truk kosong dan lohan tidak boleh lewat, kecuali pribumi;
5. setiap melakukan tindakan jangan anarkis;
6. pemda kabupaten segera membuat status jalan;
7. alat berat tidak boleh lewat;
8. pertamina dan lpg boleh lewat;
baca juga:berharap gorong-gorong jalinbar jebol tak hanya ditimbun
baca juga:jalinbar kota bani kian parah dan membahayakan 
9. ekspedisi lohan tidak boleh lewat;
10. truk bermuatan pasir selain dari 5 desa yakni desa serangai, selolong, urai, air lakok dan bintunan, tidak boleh lewat; 
11. titik yang boleh ditunggu abrasi selolong dan pasir serangai.
"apabila 2 bulan setelah pelantikan kepala daerah (bupati dan gubernur) tidak ada kejelasan status jalan, maka masyarakat akan melakukan aksi penutupan ulang secara total," begitu ditulis pada poin terakhir penegasan warga 5 desa dalam kertas bergaris dengan logo okey dengan tulisan semi latin berwarna biru. 
asisten 2 setkab bengkulu utara, ir heru susanto, dikonfirmasi tentang persoalan pada eks jalinbar sejak 18 april 2024 dan ditegasi kembali pada jumat, 15 november 2024, belum memberikan komentarnya. 
baca juga:rawan kecelakaan, jalinbar koto jaya - air dikit diusulkan lampu jalan
baca juga:minta pemerintah serius menangani kerusakan sepanjang jalinbar 
arisp ru, manager ruas balai pelaksana jalan nasional (bpjn) wilayah bengkulu, mardi, pada awal triwulan kedua 2024, pernah menjelaskan perihal kemungkinan eks jalinbar sepanjang 20 kilometer itu, memungkinkan kembali menjadi kewenangannya, ketika statusnya menjadi jalan negara. 
"hanya saja, prosesnya tidak singkat. alurnya, dijadikan dulu sebagai jalan daerah bisa provinsi atau kabupaten, kemudian dilakukan tukar guling. karena prinsip dari ruas jalan negara ini adalah berada dalam satu link. tidak bisa paralel," ujar mardi di balai pertemuan kantor camat batiknau. 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, berlarut-larutnya ketidakjelasan status eks jalinbar yang membentang antara wilayah kecamatan batiknau dan ketahun, membutuhkan sinergi antar pemerintahan dalam tatanan komunikasi yang apik. 
“dapat didiagnosa, persoalan ini terjadi karena alur komunikasi yang tersumbat. dalam tatanan pemerintahan, kualitas komunikasi sangat menentukan penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi,” salamun dalam analisanya. 
baca juga:jalinbar matot, tatawi dali: bpjn harus tanggap
baca juga:hadapi kemacetan di jalinbar, masyarakat diminta bersabar
mencermati kasuistik yang terjadi, pengampu mata kuliah kebijakan publik ini mengingatkan pentingnya saluran komunikasi yang terjaga antar pemerintahan. 
“jika dirunut, maka ini melibatkan unsur pemerintahan pusat dalam hal ini bpjn sebagai representasi dari kementerian pupr, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelasnya mendiagnosa. 
dinamika sosial masyarakat, lanjut dia, merupakan hilir dari persoalan yang terjadi di tingkat hulu. untuk itu, akademisi yang pernah menjadi wakil bupati ini menerangkan, pentingnya saluran dan etika komunikasi antar pemangku kepentingan diutamakan dalam menjembatani persoalan rakyat. 
“karena tidak mau tahu soal apa yang terjadi. rakyat sejatinya hanya butuh kondisi jalan yang baik dan perekonomian yang berputar. dan kesemuanya itu adalah outcome dari berjalannya kelindan tatanan pemerintahan yang harus dijawab oleh pemangku kebijakan,” pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan