Hukum dan Media Miliki Peran Penting Ciptakan Pilkada Jurdil
Sosialisasi hukum dan media pilar demokrasi dalam mendukung Pilkada jurdil-Radar Utara/Doni Aftarizal-
BENGKULU RU - Hukum dan media yang termasuk sebagai pilar demokrasi, memiliki peranan yang sangat pening dalam menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur dan adil (Jurdil).
Ini terungkap dalam sosialisasi yang digelar Media Independen Online (MIO) Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Tengah, Minggu 10 November 2024.
Pemateri sosialisasi, Zacky Antoni mengatakan, pentingnya sinergi antara hukum dan media, dalam menciptakan suasana Pilkada yang kondusif, bebas dari kecurangan, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
"Tanpa keterlibatan aktif media dalam mengawal proses Pilkada, potensi terjadinya pelanggaran, seperti kampanye hitam, hoaks, dan politik uang, bakal lebih sulit dikendalikan," ungkap Zacky.
BACA JUGA:Swing Vote, Perlu Diantisipasi Kontestan Pilkada
BACA JUGA:Menyambut Pilkada Serentak, Perusahaan Diminta Berperan Menjaga Kamtibmas
Menurut Zacky, peran media tidak bisa dipandang sebelah mata, dan sebaliknya malah sangat strategis sebagai pilar demokrasi yang memberikan informasi akurat, dan berimbang kepada masyarakat.
"Karena media bukan hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pengawas proses demokrasi agar Pilkada dapat berjalan sesuai prinsip jurdil," kata Zakcy.
Zakcy menambahkan, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang sehat antara masyarakat, media, dan berbagai pihak lainnya.
"Sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya secara maksimal. Ruang sosialisasi seperti ini, juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan Pilkada yang jurdil," tegas Zacky.
BACA JUGA:Linmas Dilarang Terlibat Politik Praktis Pilkada 2024
BACA JUGA:Deteksi Dini Pilkada 2024, Pemkab Mukomuko Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral
Disisi lain, Zacky Antoni menyoroti pentingnya sanksi tegas bagi pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti kampanye hitam atau politik uang.
"Penegakan hukum yang efektif, diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan mengurangi potensi berbagai bentuk kecurangan yang dapat menciderai proses demokrasi," ujar Zacky.