Minta Pendidikan Jangan Dipolitisir, MKKS Ngadu ke Komisi IV DPRD

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Nov 2024 - 21:52

Hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan MKKS SMA/SMK se-Provinsi Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

minta pendidikan jangan dipolitisir, mkks ngadu ke komisi iv dprd                            bengkulu ru - ditengah berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024, musyawarah kerja kepala sekolah (mkks) sma/smk se-provinsi bengkulu meminta agar sektor pendidikan jangan dipolitisir.
ini terungkap dalam rapat dengan pendapatan (rdp) antara komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, dengan perwakilan mkks sma/smk dari 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu, rabu 06 november 2024.
menurut ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh mengatakan, kedatangan mkks sma/smk se-provinsi bengkulu tadi, tidak lepas dari pelaksanaan debat publik beberapa waktu lalu.
"di mana mereka menilai, jika sektor pendidikan telah dipolitisir. sehingga pada saat ada permasalahan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, mereka justru dikorbankan atau dikambinghitamkan," ungkap usin.
baca juga:soal bantuan seragam gratis siswa mi dan mts, dinas pendidikan tidak 'bohong'
baca juga:rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor utama praktik politik uang di indonesia
seperti, lanjut usin, terkait penahanan ijazah yang sempat disinggung dalam debat publik. mkks memastikan bahwa penahanan ijazah tersebut, tidak sepenuhnya benar. walaupun beberapa ijazah siswa masih berada di sekolah.
"namun, keberadaan ijazah di sekolah, lantaran memang belum diambil. karena ada beberapa persyaratan, belum dipenuhi siswa bersangkutan, seperti belum mengecap tiga jari, belum menyerahkan foto dan lainnya," kata usin.
kemudian, sambung usin, ada juga siswa yang lulus perguruan tinggi (pt) atau lulus bekerja, dengan bermodalkan surat keterangan lulus (skl). namun ijazahnya belum diambil di sekolah sampai sekarang.
"tapi dengan isu-isu pilkada, fakta tersebut malah dikesampingkan. bahkan sebaliknya, kondisi itu dijadikan komoditas politik sehingga akhirnya sekolah yang ditumbalkan atau dijelek-jelekan," papar usin.
baca juga:dinas pendidikan sosialisasi tentang kebencanaan dan bahasa daerah
baca juga:transformasi pendidikan 2025: kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas
disisi lain, usin menyampaikan, berkaitan dengan operasional sekolah, mkks juga mengeluhkan biaya operasional sekolah (bos) yang sebenarnya tidak mencukupi untuk menunjang proses belajar dan mengajar.
"sementara anggaran pembangunan untuk sekolah sama sekali tidak ada sama sekali. mereka mendapatkan bangunan, ketika sudah mengajukan ke kementerian melalui sistem yang ada pada pendidikan. jadi kabar soal pungutan itu, di luar sepengetahuan pihak sekolah," ujar usin.
sementara itu, ketua mkks smk provinsi bengkulu, paidi memastikan jika dalam penyelenggaran pendidikan ijazah, tidak ada ditahan sekolah. tetapi ijazah itu belum diambil siswa bersangkutan karena beberapa hal.
"seperti melanjutkan jenjang pendidikan atau bekerja di luar daerah. sehingga kita simpan dulu, dan saat siswa bersangkutan dihubungi, nantinya mereka pasti mengambil ijazah tersebut," sampai paidi.
baca juga:dinas pendidikan kembali usulkan dana program seragam sekolah gratis tahun 2025
baca juga:ut hadirkan akses pendidikan tanpa batas
lebih lanjut paidi mengatakan, berkaitan dengan pungutan yang kerap dihembuskan di tengah perpolitikan saat ini, pihaknya memastikan sama sekali tidak ada pemaksaan.
"tidak bisa kita pungkiri jika bos saat ini belum mampu mengakomodir kebutuhan operasional sekolah. maka dari itu kita tetap membuka ruang bagi pihak lain, seperti perusahaan dan masyarakat yang ingin membantu sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan," tutup paidi. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan