RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Secara makro, Sumatera ideal sebagai lumbung nasional yang dapat menyokong ekspor Indonesia untuk komoditi kopi.
Pada tahun 2023 lalu, Kredit Usaha Rakyat atau KUR, disinyalir kuat belum tepat guna. Selain menyorot soal perluasan debitur.
Alokasi KUR senilai 297 triliun, nyatanya tidak tergunakan semua. Serapan anggaran KUR pada tahun itu, pada periode sebulan sebelum berakhirnya tahun, masih di bawah 80 persen atau senilai 218, 4 triliun.
Bermodal letak geografis dengan keberadaan gugusan bukit barisan hingga jejak vulkanis, lereng-lereng bukit barisan menjadi tempat yang baik untuk tumbuh kembang tanaman kopi.
BACA JUGA:Sumatera jadi Raja Soal Produksi Kopi Indonesia
BACA JUGA:Sudah Pernah Coba Kopi dari 5 Wilayah di Indonesia Ini?
Bagaimana dengan sektor perbankan? membaca kondisi ekspor kopi Indonesia tahun 2023, pemerintah perlu menurunkan diskresi untuk perbankan menopang permodalan, modernisasi perkebunan kopi rakyat di Pulau Sumatera.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan perlu adanya kesamaan gerak dalam memastikan penyaluran KUR tepat sasaran dan tepat guna.
"Perlu langkah bersama untuk memastikan akses KUR yang memberdayakan UMKM tepat sasaran," kata Yulius, 29 November 2023 dikutip dari Antara.
Rakor pembahasan KUR pun mengungkap indikasi persoalan dari hasil monitoring yang dilakukan pemerintah pada 23 provinsi di Indonesia.
BACA JUGA:Mencari Kopi Terbaik di Indonesia, Rasakan Sensasi Kafein dari 5 Daerah Ini
BACA JUGA:Kopi Melejit, Berapa Harga Kopi Perkilogram?
Persoalan yang terekam pusat, utamanya masih berkutat pada prosedural teknis. Tapi kondisi ini memang dihadapkan dengan dilema. Kepercayaan bank, dihadapkan dengan trust debitur itu sendiri yang diragukan.
KUR Kecil dengan plafon di atas 100 juta hingga 500 juta, dikenai agunan tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pantauan media ini, persoalan antara perbankan dengan debitur perihal agunan beberapa kali menyeruak.
Persoalan berikutnya, dana KUR diendapkan bank dengan cara diblokir beberapa bulan alih-alih sebagai jaminan, debitur KUR yang disinyalir tidak sesuai ketentuan hingga prilaku konsumtif debitur KUR itu sendiri yang justru tidak menggunakan akses permodalan yang didapat untuk modal produktif.