RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Penelusuran RU, angka penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu, tembus angka Rp 306,3 miliar.
Total perguliran kredit lunak tersebut, merupakan kondisi penyaluran periode sampai dengan Juni Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang digandeng pemerintah.
Bank Rakyat Indonesia atau BRI, masih mendominasi perguliran kredit khusus yang dijalankan pemerintah melalui lembaga perbankan, guna menggeliatkan ekonomi ini.
Laporan transaksi penyaluran terakhir yang ditangkap sistem Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bank pelat merah kali terakhir periode Juni, menyalurkan KUR Kecil sebesar Rp 200.000.000 kepada satu orang dengan kualifikasi pendidikan sarjana.
BACA JUGA:Sertijab sekaligus Pisah Sambut Camat Hulu Palik Berjalan Sederhana Namun Mengharukan
BACA JUGA: 7 Puskesmas Di Mukomuko Dibangun IPAL
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, saat dibincangi perihal kredit lunak di daerah, menjelaskan KUR didesain pemerintah untuk merangsang geliat ekonomi di daerah.
"Geliat ekonomi yang dimaksud ini, adalah kemunculan cluster-cluster baru. Karenanya, KUR mesti penyalurannya teruas meluas," ujar Rimiwang di kantornya, belum lama ini.
Daerah sejauh ini masih dihadapkan dengan sistem pengawasan yang tidak begitu leluasa. Layaknya pada koperasi. Obyek pengawasan, kata dia, adalah hanya fokus pada koperasi yang berijin.
Pasalnya, koperasi yang tidak berijin, dianggap bukan sebagai lembaga keuangan. Tapi, usaha orang perorangan yang meminjamkan sejumlah uang kepada orang dengan dasar kepercayaan atau saling percaya.
BACA JUGA:Dihadapan Dewan dr Surya Akui Salah, Uang Rp3,5 Juta Ditipkan Ke Oknum Wartawan
BACA JUGA:Mukomuko Siapkan 190 Pos Pekan Imunisasi Nasional
Sementara, penyaluran KUR di daerah, hendaknya dibarengi dengan akses transparansi bagi daerah, sehingga dapat mengetahui kualitas penyaluran yang bisa ditilik dari debitur-debitur yang menjadi obyek perguliran.
"Tapi kalau rakor periodik memang ada di BI. Cuma, ya informasinya secara umum saja," ungkapnya.
Langkah yang paling prinsip dilakukan daerah, kata dia, salah satunya mengedukasi masyarakat untuk menggandeng jasa keuangan resmi.