RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tegas pada aparatur negara, termasuk ASN bandel pada awal masuk kerja pasca libur panjang, adalah keharusan. Bukan hanya soal disiplin waktu yang memang merupakan salah satu penegasan dalam perundangan.
Para aparatur negara, juga sudah menerima THR 2025 yang dialokasi anggarannya oleh pemerintah totalnya senilai Rp 49,7 triliun dan dinikmati oleh 9,4 juta penerima, sebelum lebaran. Maka komitmen kembali menjaga iklim dan kualitas layanan birokrasi menjadi tuntutan.
Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata,SE, MAP, menekankan pentingnya aparatur birokrasi di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, menjaga spirit moril perihal jam kerja, khususnya yang telah ditenggat pemerintah. Dimana, kata dia, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 2 Tahun 2025.
Untuk diketahui, Kepres 2/2025, merupakan beleid yang diteken Prabowo Subianto terkait dengan jadwal libur di lingkungan birokrasi. Beleid bertanggal 16 Januari 2025 itu, menjadi dasar "libur panjang" kalangan aparatur negara di Indonesia, mulai dalam rangka libur nasional hingga hari besar keagamaan.
BACA JUGA:Sanksi Menanti ASN yang Tambah Libur
BACA JUGA:Warga Bengkulu Utara Geruduk Open House Bupati Arie di Balai Daerah dan Rumah Pribadi
"Maka, Pemda Bengkulu Utara akan tegas terhadap aparaturnya yang tidak mengindahkan Keppres ini," tegas Bupati Arie, mewanti-wanti ribuan aparatur di lingkungan Pemda Bengkulu Utara menuju masuk kerja hari pertama.
Tugas menjawab berbagai tantangan, kata Bupati, sudah menjadi sebuah keharusan penyelenggara birokrasi di tengah ketidakpastian global dengan beragam isu dan persoalannya. Maka, tuntutan aparatur yang memiliki sense of crisis hingga sense of mission, adalah bagian dari profesionalisme kerja.
"Jadi tuntutan profesionalisme kerja di lingkungan birokrasi saat ini, selain menjaga mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat. Tapi juga mampu menerawang, kemungkinan-kemungkinan kedepan yang harus dihadapi pemerintah," Bupati mengingatkan.
Bupati dari PDIP itu pun kembali menegaskan, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan fiskal yang tidak cukup dilakukan dengan improvisasi bersama dengan lintas satker, seperti pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
BACA JUGA:Bupati Arie Lepas Ribuan Peserta Pawai Takbir Keliling
BACA JUGA:Sholat Idul Fitri di Bengkulu Utara Diguyur Hujan, Termasuk Bupati Arie
Tak kalah penting, kata dia, keterbatasan fiskal yang kini menjadi "pandemi" nasional, juga menuntut daerah untuk memeras otak lebih serius lagi dan ekspansif terukur, untuk menggenjot ceruk penerimaan asli daerah atau PAD.
"Ketergantungan fiskal daerah atas transfer pusat, ini juga harus menjadi pemikiran dan langkah bersama untuk mendapatkan langkah-langkah solutif. Sehingga, kemampuan mengejawantahkan potensi, termasuk dinamika regulasi juga harus menjadi kerja mitigasi OPD," tegasnya.
Seiring sejalan, Wakil Bupati, H Sumarno, S.Pd, turut mengingatkan, agar seluruh ASN di lingkungan Pemda Bengkulu Utara menjaga disiplin dan etos kerja.