RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mulai memotori rapat pembahasan APBD Bengkulu Utara tahun anggaran 2025.
Rapatnya akan dimulai sejak Senin hingga Kamis yang bakal melanjut ke tahapan penyampaian jawaban akhir fraksi-fraksi atas Rancangan APBD yang nyaris Rp 1,4 triliun.
Ketua DPRD, Parmin, SIP, menjelaskan pembahasan bejana anggaran tahun depan ini, menjadi rangkaian tahapan atas kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang telah dilakukan pada periodisasi sebelumnya.
"Muatannya lebih kepada penyelarasan atas TKD untuk tahun depan," ungkap Parmin yang ex officio menjabat Ketua Banggar, dibincangi belum lama ini.
BACA JUGA:APBD Bengkulu Utara 2025 Nyaris 1,4 Triliun
BACA JUGA:Waktu Kotor 21 Hari Bahas APBD 2025
Pantauan RU, asumsi atas rencana anggaran yang telah disepakati bersama sebelumnya antara eksekutif dan legislatif, terbilang cukup berhati-hati.
Kondisi ini kentara, ketika menilik anggaran dalam KUA-PPAS yang diasumsikan di angka Rp 1,34 triliun. Sementara, pada TKD yang dirilis Kementerian Keuangan via Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), diketahui anatomi umum asumsi anggaran dari pusat nominalnya di angka Rp 1,399 atau hampir Rp 1,4 triliun.
"Karenanya, dalam rapat kerja nantinya, akan dibahas bagaimana anatomi fiskal yang akan lebih di-zoom lagi dengan regulasi seperti anggaran penugasan yang sifatnya wajib dengan desain di daerah yang menyeleras pada anggaran-anggaran yang masih diberikan keleluasaan dalam penggunaannya," terang Parmin.
Secara umum, politisi PDIP ini menegasi berdasarkan pencermatan umum, beberapa rencana anggaran daerah seperti soal kenaikan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa, akan menjadi salah satu yang akan dibahas secara serius.
BACA JUGA:RAPBD TA 2025 Setuju Dibahas, Makan Siang Gratis Jadi Catatan
BACA JUGA:Nota Penjelasan Disampaikan, Pembahasan RAPBD TA 2025 Segera Dilakukan
"Karena ini terkait dengan performa penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum," ungkapnya.
Sekda yang juga Ketua TAPD Pemda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP,MM, tak menampik perihal beberapa rencana tersebut, seperti rencana kenaikan tunjangan BPD dan perangkat desa, menjadi komposan pembahasan bersama legislatif.
"Prinsipnya, dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip rancang bangun anggaran dilakukan secara prudent," ujar Sekda.