"Makanya, kita masih terus meneropong dan melakukan komunikasi dengan teman-teman di pusat. Apalagi, sejalan dengan nomenklatur kementerian yang sudah fix pada pemerintahan Prabowo-Gibran," ungkapnya.
BACA JUGA:Dinas Perkim Nekat Turun Gunung Pantau Kawasan Kumuh
BACA JUGA:Penanganan Kawasan Kumuh di Mukomuko Belum Maksimal
Sebelumnya, Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM, meminta jajaran OPD, sudah mulai melakukan pencermatan yang lebih serius, khususnya meneropong program-program di tingkat pusat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menyampaikan, upaya membuka peluang ini sejalan dengan dirilisnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Diketahui, beleid ala Presiden Prabowo Subianto itu adalah terkait Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Terdapat 41 kementerian dengan 7 kementerian koordinator atau kemenko yang membawahi beberapa kementerian, minus Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, langsung di bawah Presiden.
BACA JUGA:Dinas PU Segera Realisasikan Lampu Penerangan di Kawasan Bundaran
BACA JUGA:Eks Pusat Kuliner PP Dijadikan Kawasan KHAS
"Maka, tugas-tugas mulai meneropong program di pusat sudah perlu dilakukan. Khususnya pada persiapan yang kuat kemungkinan melibatkan daerah, seperti dalam pelaksanaan komponen program yang masuk dalam quick win," kata Sekda Fitriansyah, mengingatkan jajarannya.
Quick Win yang dimaksudkan Sekda ini, pada medio bulan Agustus 2024 lalu, sudah dibahas oleh kementerian di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Saat itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menerangkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Politisi PPP itu menjelaskan, RKP 2025 telah menyelaraskan dengan Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC yang lazim disebut quick win, usungan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
BACA JUGA:Dinas Perkim Segera Petakan dan Tangani Kawasan Kumuh di Mukomuko
BACA JUGA:Serius Tata Kawasan Pantai Panjang
"RKP 2025, telah dipadupadankan dengan PHTC," ujar Suharso dalam konferensi pers Rancangan APBN Tahun 2025 di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. (adv)