CASN 2024 Diprediksi Hanya 500 Formasi

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kuota untuk perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada tahun 2024 ini, diprediksi hanya berkisar 500 formasi.

Dibandingkan dengan tahun lalu, prediksi formasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang mencapai 784 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, MAP memastikan jumlah usulan formasi telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia (RI).

"Usulan formasi tersebut, setelah KemenPANRB bersurat kepada Gubernur Bengkulu terkait formasi perekrutan CASN pada tahun 2024," ungkap Gunawan, Senin 29 Januari 2024.

BACA JUGA: Maret 2024, Kegiatan Dengan Sumber Dana Inpres Mulai Dilelang

BACA JUGA: Kontrak Kerja Diteken, OPD Diminta Jalankan Program Unggulan

Baik itu, lanjut Gunawan, perekrutan CASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

"Dalam rangka menindaklanjuti surat yang dimaksud, dengan berbagai pertimbangan kebutuhan dan keuangan daerah, kita akhirnya mengajukan atau mengusulkan sekitar 500 Formasi CASN untuk tahun 2024 ini pada pemerintah pusat," kata Gunawan.

Menurut Gunawan, berdasarkan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu sebanyak 12.000. Tentunya diharapkan perekrutan dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan database pegawai non ASN tahun 2023, terverifikasi sebanyak 4.719 orang, dengan 678 orang telah lulus PPPK pada penerimaan tahun 2023. Sehingga menyisakan sekitar 4.041 orang yang tersebar di OPD lingkungan Pemprov Bengkulu," terangnya.

BACA JUGA:Dianulir Panitia, 9 Peserta Lulus PPPK Dibatalkan

BACA JUGA:Payung Hukum Anggaran Rp254,3 Miliar

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah memastikan pada tahun 2024 ini Pemprov Bengkulu kembali membuka lowongan CASN, baik untuk PPPK ataupun PNS. 

"Kita telah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan. Tentunya juga dibarengi dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan daerah dari sisi keuangan," tandas Rohidin.