Investor Terus Mengalir ke IKN

Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak kekurangan peminat. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus mencatatkan peningkatan realisasi peminatan investasi. Pada tahun 2023, sedikitnya sebanyak 23 investor pelopor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di Nusantara dengan investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Nilainya mencapai sekitar Rp41 triliun.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, dengan realisasi peminatan investasi ini, pemerintah semakin optimistis menyambut 2024. Dengan demikian, pada 2024 diharapkan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan target 80 persen dana pembangunan IKN memakai sumber di luar keuangan negara atau non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Untuk itu, OIKN terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi di Nusantara. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di Nusantara. "Kami sangat terbuka bagi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, dan kota yang layak huni dan dicintai," kata Bambang Susantono.

Ketika menggelar media briefing, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan realisasi investasi di IKN terus bertambah. “Tahun depan (2024) akan ada sekitar 15 investor lagi yang melakukan groundbreaking di sekitar bulan Januari sampai Februari 2024,” ujar Deputi Agung.

Sepanjang 2023, groundbreaking 1 sampai 3 di IKN dilakukan investor dalam negeri yang memiliki kapabilitas untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Namun, ada juga beberapa investor dalam negeri yang bekerja sama dengan investor luar negeri. Sementara itu, saat ini terdapat sembilan investor yang akan menjadi inisiator pembangunan hunian di Nusantara, di mana tiga di antaranya adalah investor asal Tiongkok dan Malaysia. Sembilan investor tersebut sedang dalam seleksi dan feasilibility study.

BACA JUGA: Mengembangkan Bahan Bakar Nabati Bioetanol

“Mulai dari groundbreaking pertama di September (2023), kedua di November, ketiga di Desember  minggu lalu, dan ini dari 23 investor pelopor ini ada total 9 investor di (groundbreaking) yang kedua, 10 investor yang di (groundbreaking) ketiga, dan (groundbreaking) yang pertama ada 4 investor,” kata Agung Wicaksono.

Investasi masuk ke Nusantara telah masuk dengan variasi sektor serta skala investasi yang beragam. Konsorsium Nusantara, Pakuwon Group, dan The Pakubuwono Development yang merupakan investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan pembangunan kawasan lahan campuran di Nusantara.

Tak hanya itu, investasi dari Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. yang telah sukses membangun kawasan komersial Balikpapan Superblock (BSB), juga ikut melakukan peresmian di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya investor skala besar, investor skala kecil-menengah, BSH dengan salah satu portofolio unit usaha berupa restoran tradisional “Kampung Kecil” juga ikut berpartisipasi mengembangkan lahan di KIPP.

Layanan kesehatan dan pendidikan di Ibu Kota Nusantara juga merupakan sektor yang telah melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah dan investor telah membangun total empat buah Rumah Sakit serta dua unit sekolah. Di antaranya untuk layanan kesehatan adalah RS Abdi Waluyo, RS Mayapada, RS Hermina, serta RS Kementerian Kesehatan. Sementara untuk layanan pendidikan, Nusantara International School (NIS) dan Revitalisasi SDN 020 Sepaku.

Sebagai Smart Sustainable Forest City, sektor energi hijau dan transportasi hijau juga menjadi sektor penting yang telah melakukan peresmian di IKN. PT PLN Nusantara Power bersama dengan rekan internasional Sembcorp telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 Mega Watt (MW) untuk kebutuhan listrik di IKN. Selain itu, PT Bluebird juga mengembangkan sistem transportasi hijau berupa layanan Bus Rapid Transit dan taksi listrik bagi warga Ibu Kota Nusantara.

Pihak OIKN terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi di Nusantara. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. “Sesuai dengan prinsip good governance, kami juga begitu teliti untuk menyeleksi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas,” kata Agung Wicaksono.

Seturut demikian, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Safitri juga mengungkapkan pencapaian di 2023 dan rencana kegiatan di 2024. Dalam pemaparannya, dijelaskan pula terkait upaya-upaya yang dilakukan seperti menyiapkan acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka mendukung upaya IKN mencapai net zero carbon.

Cetak Biru Kota Cerdas

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN telah meluncurkan buku Cetak Biru Kota Cerdas IKN yang dapat diunduh secara gratis di situs resmi Otorita IKN. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pembangunan IKN di masa depan.

BACA JUGA: Kembalinya Saksi Bisu Sejarah Nusantara

“IKN memiliki visi untuk menjadi liveable and lovable city (kota yang layak huni dan dicintai). Oleh karena itu, dokumen ini juga akan berisi bagaimana mewujudkannya,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono.

Cetak Biru ini bertujuan untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang layak huni dan dicintai, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara akan memberi gambaran, acuan, dan panduan strategis bagi pemangku kepentingan dan juga masyarakat tentang visi dan misi IKN.

Seperti termuat dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara berbagai komponen perkotaan yang menjamin kualitas hidup yang baik, seperti air dan udara yang sehat, tata kota yang teratur, aksesibilitas yang baik, serta kondisi perkotaan yang aman dan nyaman.

“Dokumen yang memuat rancangannya serta implikasinya bagi masyarakat dan bangsa di masa depan,” kata Kepala OIKN.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara No. 014 tentang Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, dokumen ini juga bertujuan untuk merangkul pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pengembangan kota, yakni untuk mencapai titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. (*)

Sumber : Indonesia.go.id